Koordinasi Rencana Kerja Percepatan Ekspor Komoditas Unggulan Non Tambang di NTB
Rabu 20 April 2022 - Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menghadiri rapat koordinasi rencanan kerja percepatan ekspor komoditas unggulan non tambang NTB, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI NTB.
Rakor dipimpin oleh Kepala BI NTB, dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Bea dan Cukai, Balai Karantina Pertanian, GM Garuda dan GM Ginta Cargo.
Dalam koordinasi terbatas tersebut, Kepala BI NTB Bapak Heru Saptaji menyampaikan pentingnya meningkatkan nilai ekspor dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat selain meningkatkan devisa. NTB dengan potensi yang ada seperti vanili, Ikan tuna, padi, kopi, dan lain-lain, belum terolah secara optimal sehingga belum mampu memberikan nilai tambah bagi petani maupun UKM yang ada.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Bapak Arinaung, yang mengambil contoh potensi lahan Vanili untuk di Pulau Lombok saja 543 Ha, baru mampu memproduksi sebanyak 10 ribu Ton dengan pohon sejumlah 900 yang diolah oleh 9 kelompok tani, belum lagi di Pulau Sumbawa, Artinya masih banyak potensi yang belum terolah dengan baik. Sehingga masih perlu adanya kolaborasi yang baik antar stakeholder guna pengembangan kedepan, jika ingin mencapai nilai ekspor.
Sekda Provinsi NTB Bapak Lalu Gita Ariadi dalam arahannya juga meminta agar Dinas Perdagangan selaku OPD pengampu ekspor untuk lebih mendalami permasalahan yang ada, baik di hulu maupun dihilir. Beliau juga menyarankan agar Dinas Perdagangan selaku salah satu instansi Provinsi yang hadir agar melaksanakan rapat teknis dengan OPD hulu pembina komoditi unggulan yang ada, dalam rangka mencari solusi dari masalah ekspor tersebut, baik perijinan, persyaratan, distribusi dan lain-lain. Sehingga semua informasi tersampaikan dengan baik ke masing-masing petani/UKM.
Pada rapat koordinasi tersebut juga memberi masukan dari pelaku distribusi dalam hal ini Ginta Cargo yang telah melakukan ekspor sejak 2017 dan dari GM Garuda terkait biaya pengiriman cargo. Bahkan dari Bea Cukai telah memiliki Klinik ekspor, dimana para eksportir atau calon eksportir dapat melakukan konsultasi langsung terkait pelaksanaan ekspor.