Dinas Perdagangan

Sekretaris dan Fungsional Perencana Dinas Perdagangan Provinsi NTB mengikuti pembinaan dan pendampingan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB oleh Kemenpan RB, yang dilaksanakan di Hotel Astoria Lombok dengan Narasumber Asisten Deputi Akuntabilitas Kemenpan RB. Rapat dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur Provinsi NTB dan dipandu Kepala Biro Organisasi Provinsi NTB.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan gabungan dari 4 Komponen Penilaian yakni : 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Pelaporan Kinerja dan 4. Evaluasi Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LKjIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Wakil Gubernur dalam pembukaannya menyampaikan bahwa salah satu sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 yaitu misi NTB Bersih dan Melayani melalui terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan nilai indikator SAKIP A. Untuk dapat meraih nilai A (memuaskan), Provinsi NTB masih membutuhkan 9,52 poin, sebab saat ini Provinsi NTB baru mencapai 70,48 poin (BB). Harapan Wakil Gubernur agar semua perangkat daerah dapat bersinergi bersama untuk mewujudkan ikhtiar nilai SAKIP A, dimana saat ini 5 Provinsi di Indonesia telah memperoleh nilai tersebut.

Dinas Perdagangan Tahun 2021 mendapatkan nilai SAKIP 79,69 dengan predikat BB, dimana tahun ini ditargetkan untuk memperoleh predikat A.

Rapat selanjutnya dilanjutkan dengan pendampingan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP terutama dalam keselarasan RPJMD dan Renstra serta outcome output Pemerintah Daerah oleh tim dari Kemenpan RB.