Kabid PTN hadiri Rakerda MUI NTB dan Sosialisasi Gerakan Sertifikasi Halal

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ketua dan Pengurus MUI NTB, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, antara lain Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, serta stakeholder terkait lainnya.

Adapun Agenda Sosialisasi adalah Laporan Ketua MUI NTB, Sambutan Sekda NTB sekaligus membuka Acara secara resmi dan Pemaparan Materi Sosialisasi

Dalam Sambutannya, Sekretaris  Daerah Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si., secara garis besar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

• Provinsi NTB berkepentingan dengan produk halal toyibah karena telah memiliki Perda Halal  yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2016, Destinasi Wisata Halal dan kedepan akan lebih mengembangkan produk halal
• Sertifikasi halal mencerminkan produk berkualitas dan menjadi jaminan perlindungan konsumen dan sebagai salah satu strategi pasar
• OPD diminta untuk terus memberikan dukungan kepada UMKM yang mengurus sertifikasi halal melalui mekanisme, persyaratan, prosedur yang baik dan oleh lembaga yang memiliki wenang dan kompetensi dalam sertifikasi halal

Sementara itu Kepala BPJPH Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D sebagai pemateri, menyampaikan tentang Sejarah Singkat Halal di Indonesia, Dasar Hukum Lahirnya BPJPH, Wewenang BPJPH diantaranya menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, Prinsip Dasar Sertifikasi Halal, Proses Sertifikasi Halal, Model Sertifikasi Halal, Alur Memperoleh Sertifikat Halal, Persyaratan Permohonan Sertifikat Halal, Trend Masyarakat Dunia tentang Produk Halal, serta Industri Halal Dunia.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Prov.NTB H.Mori Hanafi, S, M.COMM, menyampaikan materi tentang Perda danRaperda Provinsi NTB yang telah diterbitkan dan akan dibahas untuk tahun 2020 dan 2021. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan baik dan lancar.