Kadisdag Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Dengan Kemendagri

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin, S.Sos., MT., menghadiri Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom di Ruang Command Center Diskominfotik Kantor Gubernur NTB pada Senin, 8 September 2025. Rakor pengendalian inflasi Dirangkaikan Dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Rakor dipimpin langsung Menteri dalam negeri Bapak Tito Karnavian, Dalam arahannya Mendagri menyinggung dinamika aksi unjuk rasa di sejumlah daerah dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rakor juga membahas angka kemiskinan nasional yang pada Maret 2025 tercatat 8,47%, turun 0,56 poin dari Maret 2024. Penurunan terbesar terjadi di Papua Pegunungan (2,94%), sedangkan kenaikan tertinggi tercatat di Papua Selatan (2,27%).

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat menegaskan target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2029 dengan penurunan rata-rata 0,86% per tahun untuk mencapai level 5%. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan menekan angka kemiskinan Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk program perlindungan sosial. Sementara itu, data Indeks Perkembangan Harga menunjukkan meskipun cabai rawit masih tinggi, terjadi penurunan harga di beberapa daerah. Bawang merah naik di 292 daerah, sedangkan beras dan minyak goreng tetap menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi