Koordinasi Disdag Lotim ke Disdag NTB

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang akan mengalami perubahan struktur disesuaikan dengan nomenklatur terbaru serta membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang Perdagangan termasuk juga kaitannya dengan metrologi, perlindungan konsumen dan fungsi pengawasan.

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi metrologi berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota termasuk juga Kabupaten Lombok Timur, sedangkan fungsi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang membantu dalam pembangunan lapak dan bantuan sarana dagang di Kabuapten Lombok Timur, melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB, diharapakan agar pada tahun 2021 ini Kabupaten Lombok Timur kembali dapat dibantu untuk pembangunan lapak dan bantuan lainnya.