Rakor Lintas Sektoral Antisipasi Dampak PPKM Darurat Jawa Bali Terhadap Ketersediaan dan Harga Bapok, Obat, Alkes, Oxygen dan Produk Susu Cair “Merk Beruang” di Wilayah NTB

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB (Drs. H. Fathurrahman, M.Si) dan dihadiri oleh Direktur Reskrimsus Polda NTB (Kompol Pol. I Gusti Putu Gede Ekawana Putra) dan jajaran,  Siti Nurkholia, Apt. (Kabid Pengawasan BBPOM Mataram) dan rekan, Baiq Fahmi, Apt. (Kasi Kefarmasian, Mamin dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi NTB) dan rekan, Nida (Kabid Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram) dan rekan, Pramini (Dinas Kesehatan Kota Mataram), Pejabat Dinas Perindagkop se-NTB, Distributor Obat dan Alkes se-NTB, serta Bidang Perijinan dan Tertib Niaga (PTN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Maksud  pelaksanaan Rakor Lintas Sektor adalah untuk menyikapi penerapan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemantauan sediaan dan harga obat, vitamin, oxygen medical, tabung oxygen dan produk susu “merk beruang”, menghimpun masukan/informasi/saran dari Narasumber dan Peserta Rakor, serta membuat simpulan Rakor Lintas Sektor.

Adapun Arahan-arahan/Sambutan/Masukan/Saran terkait Dampak PPKM Darurat Jawa dan Bali, antara lain :

Kadis Perdagangan Provinsi NTB (Drs.H. Fathurrahman, M.Si)

• Rakor lintas sektoral sebagai tindak lanjut kegiatan Tim Terpadu Pemantauan yang telah dilaksanakan sehari sebelum Rakor dan sebagai bahan laporan ke pimpinan dan pusat
• Ketersediaan dan harga bahan pokok
• Ketersedian obat penanganan covid-19 dan harga sesuai dengan HET 11 Obat Terkait Covid 19 sesuai SK MenKes No.HK.01.07/MenKes/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021.
• Ketersediaan oxygen dan tabung oxygen
• Laporan Dinas Perindagkop Kabupaten/ Kota terkait ketersediaan dan harga bahan pokok
• Informasi dari Dinas Kesehatan terkait Alkes dan Obat
• Simpulan Rakor dijadikan bahan laporan ke pimpinan dan pusat

Direktur Reskrimsus Polda NTB ( Kompol Pol. I Gusti Putu Gede Ekawana Putra)

• Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali berdampak pada NTB
• Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan PPKM Mikro
• Ketersediaan oxygen dan tabung pada distributor di Kota Mataram saat dilakukan pemantauan dalam kondisi kosong / tidak tersedia
• Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan oxygen dan obat
• Pemerintah berencana mengimpor tabung oxygen sebanyak 14 ribu unit dan masing-masing provinsi akan mendapat kuota

Siti Nurkholia, Apt (Kabid Pengawasan BBPOM Mataram)

• Pelaksanaan intensifikasi pengawasan ketersediaan obat untuk penanganan covid 19 akan terus dilakukan dengan berkelanjutan
• Dari 11 item obat yang tertera dalam SK Menkes tersebut terkait Covid 19 hanya ada 2 obat yang tersedia di NTB yaitu Azithromycin dan Fluvir

Baiq Fahmi, Apt (Kasi Kefarmasian, Mamin dan Alkes Dikes Provinsi NTB)

• Keterlambatan pembayaran alkes kepada Distributor akan difasilitasi dengan bidang layanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB
• Ketersediaan obat akan terhambat bilamana terjadi pembayaran kepada distributor
• Dinas Kesehatan kabupaten kota diharapkan memberikan pembinaan kepada pelaku sarana distribusi obat terkait SK Menkes terkait obat covid 19 dan berkoordinasi dengan Distributor obat agar tidak terjadi kekosongan obat.
• Stok oxygen dalam kondisi aman tetapi tabung oxygen yang kosong

Nida (Kabid Bapokting Disdag Kota Mataram )

• Untuk bahan pokok seperti Daging Ayam, Bawang Merah, Cabe Rawit, Kedele dan Minyak Goreng ada kenaikan harga walaupun tidak signifikan
• Koordinasi dengan TPID akan tetap dilakukan guna pemantauan dan pengendalian stok dan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan ( Idul Adha 1442 H )
• Vaksinasi sudah dilakukan di beberapa pasar rakyat Petugas Pengelola Pasar dan Pedagang serta menerapkan Prokes Covid-19

Yanti (Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur)

• Peredaran Barang  tersedia cukup dan harga relative stabil
• Belum dilakukan vaksinasi Cpvid 19 baik Petugas Pengelola Pasar dan Pedagang

Distributor Alat Kesehatan

• Distribusi alat kesehatan dan obat relative baik dan lancer
• Kendala yang dihadapi Distributor Alat Kesehatan adalah keterlambatan pembayaran oleh beberapa pihak Rumah Sakit
• Adanya kemudahan Distributor dan Expeditor dalam pendistribusian distribusi Alkes

Distributor Obat PT. Kimia Farma :

• Adanya hambatan pasokan bahan baku obat dan obat dari India
• Stok obat covid 19 sangat terbatas
• Rumah sakit di NTB diharapkan segera mengajukan tambahan kuota obat ke Kemenkes untuk buffer stok
• Harga obat dari PT. Kimia Farma sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan pabrik dan dengan terbitnya SK MenKes tentang HET 11 Obat maka harga obat tetap disesuaikan dengan harga HET obat walaupun dalam kemasan obat tertera harga lebih tinggi karena   terjadi selisih waktu antara penetapan harga obat dalam kemasan dengan terbitnya SK MenKes dimaksud.

Simpulan Rapat disampaikan oleh  Kadis Perdagangan Provinsi NTB, antara lain :

1. Masukan/Saran dari peserta Rakor akan dijadikan bahan laporan baik ke Pimpinan Daerah maupun ke Kementerian Perdagangan
2. Laporan dimaksud akan dijadikan bahan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan
3. Pemantauan sebagai antisipasi diberlakukannya PPKM Darurat di Jawa dan Bali akan dikoordinasikan lintas sector guna meminimalisir dampak negative terhadap Daerah NTB
4. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, ASDP, Pelindo guna memperlancar distribusi logistic
5. Pelaksanaan vaksinasi Covid 19 khususnya di Pasar Rakyat menjadi hal yang penting
6. Koordinasi Dinas Perdagangan akan terus dilakukan dengan Reskrimsus, BBPOM dan Dikes serta stakeholder terkait lain

Rakor Lintas Sektor terlaksana dengan baik dan lancar. (Haryono / Bidang PTN)

Berikut beberapa dokumentasi saat rakor berlangsung pada facebook fanpage Dinas Perdagangan Provinsi NTB