Rapat Inventarisasi Kebutuhan Data Pelatihan bagi ASN Perdagangan di NTB

Diikuti oleh perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Perdagangan Kementerian Perdagangan RI ibu Beatrix Putri Hasiani Parhusip, perwakilan 10 OPD kabupaten/kota yang membidangi perdagangan serta bidang teknis lingkup Dinas Perdagangan Provinis NTB. Rapat ini terselenggara sebagai tindak lanjut dari telah diisinya kuesioner online IKD oleh Diperindag kabuapten/kota sehingga perlu dilakukan pembahasan rekapitulasi data hasil kuesioner IKD untuk memperoleh informasi yang valid atas kebutuhan pelatihan bagi aparatur daerah bidang perdagangan di NTB.

"Perdagangan ini adalah salah satu OPD yang sangat penting, karena menjadi hilir dari semua yang telah dikerjakan oleh OPD-OPD lain, tidak akan ada nilai ekonomi nya jika tidak dapat dijual, dan transaksi itulah yang ada di Perdagangan" ungkap Sekretaris Dinas dalam membuka rapat.

Sehingga untuk mampu memasarkan potensi yang dimilki NTB, maka dibutuhkan SDM yang paham mengenai perdagangan.

"Oleh karena itu kondisi SDM kita yang masih minim ini masih butuh untuk dikembangkan, termasuk juga pengembangan keahlian-keahlian spesifik lainnya" jelasnya.

"Kami di provinsi misalnya saat ini tengah mengikuti DIklat Penerjemah bidang pariwisata, kenapa Perdagangan harus ikut diklat penerjemah pariwisata? karena sebagus apapun obyek wisata itu kalau tidak ada perdagangan disekitarnya, maka tidak ada manfaat ekonominya, disitulah letaknya perdagangan itu menjadi penting" tambah Sekretaris Dinas.

Selain Diklat Penerjemah bidang pariwisata, Dinas Perdagangan NTB juga tengah mengikuti Petugas Pengawas Tertib Niaga, dan kedepan juga telah mendaftar untuk peningkatan soft skill PNS

"Harapan kami di Provinsi bahwa, apabila ada penawaran diklat bagi kabupaten/kota, mohon wajib diikuti sehingga perdagangan dapat lebih kuat. Serta kami berharap pelatihan-pelatihan yang diinventarisir ini dapat langsung diimplementasikan di daerah" harap sekretaris Dinas menutup sambutannya.

IKD pelataihan bagi ASN daerah bidang perdagangan, merupakan program yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Perdagangan Kementerian Perdagangan RI yang didasari oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 85 tahun 2017 tentang standar kompetensi teknis daerah bidang perdagangan. Dimana hasil dari IKD ini nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan program pelatihan teknis yang akan dikembangkan dan diselenggarakan pada setiap provinsi, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah bidang perdagangan.