Rapat Menyikapi Perkembangan Harga Telur di NTB

Rapat diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi terkait diantaranya Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Dinas PMPTSP Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Peternakan dan Kesahatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB , Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ditreskrimsus Polda NTB, PT. GNE dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur di NTB.

Kepala Dinas Perdagangan menjelaskan maksud diselenggarakanya rapat kali ini adalah sebagai tindak lanjut untuk menyikapi harga telur ayam yang saat ini berada dibawah harga acuan penjualan sekaligus untuk mengantisipasi ketersediaan stok telur di NTB.

"Hampir seluruh Indonesia mengalami fenomena yang sama, terutama di Jawa dan Bali yang harganya dapat menyentuh 14.000 per kilo nya, dan menurut data Kemendag, di NTB masih di angka 28.000 per kilo. Menurut data pantaun per hari ini di tiga pasar besar kota mataram harga telur masih berada di atas 20.000 per kilo nya" ungkap Kepala Dinas.

Kepala Dinas juga menggambarkan tren saat ini menunjukkan harga telur ayam yang terus menurun, jika tidak disikapi maka tidak menutup kemungkinan harga telur di NTB akan menyentuh sama di area 20.000 per kg, dimana harga tersebut sudah berada di bawah HPP (harga pokok produksi) di tingkat peternak. Kepala Dinas pun menyebutkan beberapa indikasi penyebab menurunnya harga telur di NTB diantaranya arus masuknya telur di NTB yang berbarengan dengan sedang menggeliatnya UMKM/pengusaha telur di NTB sehingga secara bersamaan produksi tersebut menyebabkan over capacity yang berdampak pada turunnya harga.

"Dari data kelur masuk barang karantina pertanian, dari januari s.d september ini rata-rata sampai 150 ribu kg telur masuk ke NTB, dan pada pertengahan september ini saja, sudah 65 ribu kg" ungkap kepala dinas

Sehingga Diperlukan masukan-masukan dari para peserta rapat, untuk hasilnya nanti dapat diteruskan kepada Gubernur, agar Pemerintah Provinsi NTB dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menyikapinya.

"Kami tentu dari pemerintah daerah berharap masukan-masukan dari bapak ibu sekalian, initinya nanti mudah-mudahan pemerintah daerah dapat mengambil alternatif  kebijakan dari persoalan tersebut. Pemerintah daerah bukan lagi mengantisipasi, tetapi sudah ranah untuk menyikapi situasi yang ada, dan akan diteruskan Kepada Gubernur persoalan telur ini" ungkap Kepala Dinas.

"Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah dapat mengaadopsi model beras TPP ASN, untuk menyerap produksi telur di NTB oleh ASN" tambah Kepala Dinas.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi sekaligus merangkum masukan-masukan dari para peserta rapat..

Berikut beberapa dokumentasi saat kegiatan berlangsung pada facebook fanpage Dinas Perdagangan Provinsi NTB