Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diselenggarakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Ditjen Daglu., dan diikuti oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan se-Indonesia.

Adapun salah satu poin penting dalam perubahan Permendag tersebut adalah dengan adanya penyisipan Pasal 9(A) yang berisi ketentuan mengenai impor barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, dimana BUMN atau pelaku usaha lainnya dalam mengajukan permohonan impor barang tertentu, dilakukan secara elektronik melalui SINSW (Sistem Indonesia National Single Window ) atau INATRADE yang di dalamnya juga terdapat pernyataan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri sebagai syarat penerbitan Persetujuan Impor (PI)

Kewajiban importir lainnya juga berkaitan dengan penyampaian laporan realisasi impor secara elektronik kepada Menteri, laporan relaisasi distribusi barang yang diimpor, maupun realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor.

Jika importir tidak melakukan kewajiban pemenuhan komitmen, laporan realisasi impor, dan/atau laporan realisasi distribusi, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW

Bagi importir tetap yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor, laporan realisasi distribusi atau pemenuhan komitmen dalam 30 hari, juga akan dikenakan  sanksi administratif berupa rekomendasi pembekuan NIB yang belaku sebagai API, pembekuan perijinan berusaha di bidang impor, rekomendasi penangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis (untuk importir yang hanya memiliki LS)

Berikut beberapa dokumentasi saat kegiatan berlangsung pada facebook fanpage Dinas Perdagangan Provinsi NTB