Verifikasi dan Penilaian Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen 2020-2021

Kegiatan verifikasi dan penilaian tersebut terselenggara secara daring di Ruang Rapat Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dengan diikuti Pejabat Verifikator Direktorat Perlindungan Konsumen beserta Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

Adapaun ruang lingkup yang menjadi tolak ukur Verifikasi adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Kegiatan Perlindungan Konsumen Provinsi

1. Edukasi Pemberdayaan Konsumen
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen
3. Akses informasi aduan konsumen
4. Pemberdayaan BPSK dan LPKSM
5. Optimalisasi Siswas PK
6. Sumber Pendanaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

1. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2. Pengawasan Tertib Niaga
3. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perdagangan
4. Sinergitas Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa bersama Dinas/Instansi terkait
5. Proses tindaklanjut hasil temuan pengawasan
6. Sumber Pendanaan Pengawasan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang

• Telah diwacanakan Pendirian UPTD BPSMB Provinsi NTB
• Sinergitas pengujian mutu produk dengan Balai Pengujian Lainnya diluar Bidang Perdagangan
• Telah dilakukan draft usulan Telaahan Staf Pendirian UPTD BPSMB Provinsi NTB

Pelaksanaan Pelayanan Kemetrologian

• Sejak akhir tahun 2016 Kewenangan Pelayanan Kemetrologian sudah diserahkan dari Pemerintah Provinsi ke  Pemerintah Kabupaten Kota
• Secara legalitas formal adminstrasi penyerahan personil, pendanaan sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Sinergitas dengan Kabupaten Kota terkait Pelayanan Kemetrologian diperlukan bilamana ada isu2 yang memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi guna melindungi Konsumen

Sinergitas Pelaksanaan Perlindungan Konsumen bersama Instansi terkait

1. Secara berkala dan urgensinya telah dilakukan kegiatan terpadu Pemberdayaan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa bersama Dinas / Instansi / Perguruan Tinggi / Media Cetak, Elektronik dan pihak terkait lainnya
2. Periode Verifikasi adalah Tahun 2019
3. Telah dilakukan pengisian kuisioner Program Perlindungan Konsumen sebelum dilakukan verifikasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB
4. Segala kekuranglengkapan bahan materi verifikasi segera akan dikirimkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB ke Kementerian Perdagangan RI via email.

Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar

Berikut beberapa dokumentasi saat kegiatan Verifikasi dan Penilaian berlangsung pada facebook fanpage Dinas Perdagangan Provinsi NTB.